Perencanaan Pembangunan Ekonomi

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Perencanaan pembangunan ekonomi adalah awal dari membangun ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya, hasil kerjasama seluruh rakyat Indonesia untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, membenahi Indonesia dari berbagai bidang.

Dalam hal ini membenahi pembangunan ekonomi menjadi yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya, dalam pembangunan ekonomi itu sendiri banyak yang harus difikirkan terlebih dahulu dan memerlukan biaya yang cukup besar dalam pembangunan. Kita ketahui utang negara sendiri sudah cukup besar dan dalam pembangunan membutuhkan biaya yang besar pula. Pemerintah memiliki perencanaan yang lebih dari satu. Tidak hanya ada satu perencanaan pembangunan di Indonesia tetapi banyak perencanaan pembangunan untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya Maka dari itu pembangunan Indonesia harus bertahap dan tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam pembangunan dan sangat diperhatikan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam pembangunan ekonomi harus terlebih dahulu ada perencanaannya agar mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan. Tetapi, tidak hanya pemerintah pusat yang melakukan perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus punya peranan juga dalam perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia. Agar pembangunan ekonomi merata sampai ke daerah dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang baik dalam pembangunan. Tidak hanya negara maju dan berkembang  yang dapat melakukan pembangunan tetapi indonesia dapat melakukan pembangunan negaranya sendiri walaupun dengan perlahan-lahan. Karena tidak dapat cepat dalam membangun indonesia, banyak  yang harus diperhatikan, banyak pihak yang dilibatkan dalam hal ini dan memerlukan biaya yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa itu Perencanaan Pembangunan Ekonomi?

2.      Apa saja Model-Model Perencanaan Pembangunan?

3.      Bagaimana Model-Model Perencanaan Pembangunan Negara-Negara di Dunia?

4.      Bagaimana Membandingkan Model-Model Perencanaan Pembangunan Negara-Negara di Dunia?

C.    Tujuan Penulisan

1.      Untuk mengetahui apa itu perencanaan pembangunan ekonomi.

2.      Untuk mengetahui apa saja model-model perencanaan pembangunan.

3.      Untuk mengetahui bagaimana model-model perencanaan pembangunan negara-negara di dunia.

4.      Untuk mengetahui perbandingan model-model perencanaan pembangunan negara-negara di dunia.

D.    Manfaat Penulisan

     Adapun manfaat dari penulisan makalah ini adalah agar penulis dan pembaca lebih memahami akan perencanaan pembangunan ekonomi, mengetahui apa saja model-model perencanaan pembangunan, mengetahui bagaimana model-model perencanaan pembangunan negara-negara di dunia, dan membandingan model-model perencanaan pembangunan negara-negara di dunia.

BAB II

PEMBAHASAN

A.           Pengertian Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Istilah Perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Para pakar ekonomi pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Menurut Conyers dan Hills (1994), Perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sedangkan Arsyad (2002), menyatakan ada 4 (empat) elemen dasar perencanaan yakni:

1.      Merencanakan berarti memilih

2.      Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya

3.      Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan

4.      Perencanaan untuk masa depan.

Walaupun belum ada kesepakatan yang di antara pakar ekonom berkenaan dengan istilah perencanaan ekonomi, dapat di ambil inti dari istilah perencanaan ekonomi mengandung arti pengendalian dan Pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang.

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Pembangunan juga dipandang sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi disertai keadilan sosial secara sadar.

Pembangunan (development)  secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan (growth), perbaikan (improvement), dan perubahan (change).

Sebagai suatu proses, maka pembangunan masyarakat tidak terlepas dari aspek manajemen yang menanganinya.  Dalam suatu proses manajemen yang umum akan meliputi aspek perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Perencanaan (planning) ditinjau dari segi sistem menurut Chadwick (1978) merupakan suatu proses yang bertingkat yang dapat mengontrol suatu susunan kegiatan  dimana urutan proses pekerjaan harus dilakukan.

Roberts et al (1984) dalam bukunya Planning and Ecology, mendefinisikan planning sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan alokasi atau eksploitasi yang rasional dari sumber-sumber daya untuk kemaslahatan manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan pembangunan juga tidak bisa dilepaskan dari konsep hubungan antara sistem social (social system) dan lingkungan alam atau sistem ekologi (ecological systems).

Perencanaan pembangunan dari perspektif lingkungan menurut Eagles (1984) memiliki dua komponen yaitu : (1). sekumpulan alasan yang melihat tujuan perencanaan dari segi ekologi dan pembangunan manusia; (2). seperangkat kriteria sebagai acuan dalam menilai pembangunan dari aspek etika ekologi dan etika social.

Adapun ciri dari suatu perencanaan pembangunan ekonomi yaitu:

1.        Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap (steady social economic growth). Hal ini dicerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif.

2.        Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.

3.        Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.

4.        Usaha perluasan kesempatan kerja.

5.        Usaha pemerataan pembangunan sering disebut sebagai distributive justice

6.        Usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

Unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan ekonomi yaitu :

1.        Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan.

2.        Adanya kerangka rencana makro.

3.        Perkiraan sumberdaya-sumberdaya bagi pembangunan khusunya sumber-sumber pembiayaan pembangunan.

4.        Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti misalnya kebijaksanaan fiskal, penganggaran, moneter, harga serta kebijaksanaan sektoral lainnya.

5.        Perencanaan pembangunan adalah program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program investasi secara sektoral ini dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran.

Menurut Jhingan (1983) syarat-syarat keberhasilan suatu perencanaan memerlukan adanya hal-hal berikut ini :

1.      Komisi Perencanaan

Pembentukan suatu komisi (badan atau lembaga) perencanaan yang harus diorganisir secara tepat yang dibagi dalam bagian-bagian dan subbagian yang dikoordinir oleh para pakar, seperti pakar ekonomi, statistik, teknik serta pakar lain yang berkenaan dengan masalah perekonomian.

2.      Data Statistik

Adanya analisis yang menyeluruh tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala kekurangannya. Analisis seperti ini penting untuk mengumpulkan informasi dan data statistik serta sumberdaya-sumberdaya potensial lain seperti sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal yang tersedia di negara tersebut.

3.      Tujuan

Suatu perencanaan dapat menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Berbagai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai tersebut hendaknya realistis dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan.

4.      Penetapan Sasaran dan Prioritas

Penetapan sasaran dan prioritas perencanaan dibuat secara makro dan sektoral. Sasaran secara makro dirumuskan secara tegas serta mencakup setiap aspek perekonomian dan dapat dikuantifikasikan. Untuk sasaran sektoral harus disesuaikan dengan sasaran makronya, sehingga ada keserasian dalam pencapaian tujuan.

5.      Mobilisasi Sumberdaya

Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai dasar mobilisasi sumberdaya yang tersedia. Sumber pembiayaan ini bisa berasal dari sumber luar negeri dan dalam negeri (domestik).

6.      Keseimbangan dalam Perencanaan

Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan dalam perekonomian, untuk menghindarkan kelangkaan maupun surplus pada periode perencanaan.

Adapun tujuan dari Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah sebagai berikut :

1.        Mengarahan kegiatan, pedoman kegiatan kepada   pencapain tujuan pembangunan

2.        Memperbaiki penggunaan sumberdaya publik yang tersedia.

3.        Memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber2 daya swasta secara bertanggung jawab demi kepentingan pembangunan masyarakat secara menyeluruh.

4.        Terdapat perkiraan potensi, prospek perkembangan,  hambatan & risiko masa yang akan datang.

5.        Memberi kesempatan mengadakan pilihan terbaik.

6.        Dilakukan penyusunan skala prioritas dari segi  pentingnya tujuan.

7.        Sebagai alat mengukur / standar terhadap pengawasan  evaluasi.

B.       Model-Model Perencanaan Pembangunan

       Menurut Todaro (1986) dalam buku Perencanaan Pembangunan : Model dan Metode, perencanaan (pembangunan) ekonomi merupakan usaha secara sadar dari suatu organisasi pusat untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan perubahan dalam variable-variabel ekonomi yang utama (misalnya : PDB, konsumsi, investasi, tabungan dll.).

       Model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan terorganisasi yang memerikan berfungsinya suatu kesatuan perekonomian (rumah tangga, individu, nasional dan internasional) dengan seperangkat asumsi-asumsi yang disederhanakan.

       Pemilihan model akan sangat tergantung kepada kematangan perekonomian yang ada, bagaimana struktur kelembagaan ekonomi dan peranan sektor swasta vs sektor pemerintah dalam pembangunan, ketersediaan data dan informasi, dan kendala-kendala operatisional tertentu (misalnya kelangkaan modal, devisa, dan lain lain).

Model-model perencanaan pembangunan antaralain:

1.      Model Agregat

Tipe model perencanaan yang paling sederhana adalah model agregat  yang berhubungan dengan perekonomian secara keseluruhan dan menyangkut komponen-komponen agregat seperti konsumsi, produksi, investasi, tabungan , ekspor, impor, dan lain lain.  Model ini biasanya digunakan untuk menentukan laju pertumbuhan PDB dengan asumsi yang disederhanakan. Model perencanaan pertama dan pemula yang digunakan hampir semua oleh negara berkembang adalah model pertumbuhan agregat. (aggregate growth model). Model ini mengulas perekonomian secara keseluruhan dengan menggunakan variabel-veriabel makroekonomi yang dinilai paling mempengaruh tingkatan dan laju pertumbuhan output nasional, yaitu tabungan, investasi, cadangan modal, nilai ekspor, impor, bantuan luar negeri, dan sebagainya. Model pertumbuhan agregat ini merupakan model yang cocok untuk meramalkan pertumbuhan output (dan mungkin juga ketenagakerjaan) dalam kurun waktu antara tiga sampai dengan lima tahun.

2.      Model Input-Output dan Proyeksi Sektoral: Gagasan Dasar

Pendekatan lain yang jauh lebih canggih terhadap perencanaan pembangunan menggunaka beberapa varian model-antar industri (inter-industry model) atau model input-output (input-output model). Pendekatan ini memperhitungkan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi dalam sektor-sektor industri yang utama senantiasa saling berhubungan satu sama lain dalam suatu bentuk himpunan persamaan aljabar yang simultan yang pada akhirnya akan menunjukan proses produksi atau teknologi yang digunakan dalam masing-masing sektor industri. Semua industri selain dianggap selain sebagai produsen output tertentu  juga sebagai konsumen atau pihak yang menggunakan output dari industri yang lain sebagai input-inputnya. Sebagai contoh adalah sektor pertanian. Selain sebagai produsen output tertentu (misalnya gandum) sektor ini juga menggunakan input-input yang merupakan output-output , katakalah sektor industri mesin dan sektor industri pupuk.

3.      Penilaian Proyek dan Analisis Manfaat Biaya Sosial

Meskipun lembaga perencanaan di negara-negara berkembang pada umumnya menggunakan output-input sektoral yang telah disederhanakan, namun dalam kegiatan operasional sehari-harinya mereka lebih memperhatikan alokasi dana investasi pemerintah yang selalu terbatas berdasarkan teknik analisis makroekonomi yang dikenal dengan nama penilaian proyek (project appraisal). Namun hendaknya hubungan intelektual dan operasional antara tiga teknik perencanaa yang penting tersebut tidak diabaikan. Model pertumbuhan  makro menyusun strategi yang luas, yang bila disertai dengan analisis output-input, akan pelaksanaan upaya pemenuhan target sektoral domestik secara konsisten, sedangkan penilaian proyek khusus dirancang untuk mennjamin terciptanya perencanaan proyek yang efisien unutk masing-masing sektor. Hubungan timbal balik antara ketiga tahap perencanaan tersebut akan sangat banyak menentukan keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut.

              Sistem Perencanaan Pembangunan di Indonesia

       Perencanaan pembangunan nasional dari perspektif “top down” atau “central approach”  bisa dideskripsikan sebagai berikut (LAN, 1993 dalam buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia) :

1.      Rencana Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang dalam pembangunan nasional sebelum era reformasi dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan Ketetapan MPR.

2.      Rencana Jangka Menengah

Pada Pola Umum Pelita digariskan tujuan, prioritas dan arah kebijaksanaan pembangunan secara umum dan dalam bidang-bidang serta sektor-sektor.

3.      Rencana Pembangunan Daerah

Dari rencana jangka menengah (Repelita) diadakan pembagian kedalam sektor-sektor pembangunan, maupun kedalam rencana pembangunan wilayah-wilayah / propinsi.

4.      Rencana Pembangunan Tahunan

Perencanaan pembangunan tahunan tercermin dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).  Perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari Repelita.

C.      Model-Model Perencanaan Pembangunan Negara-Negara di Dunia

Prinsip dalam perencanan program sangat tergantung pada asumsi dan tujuan dari perencanaan sosial itu sendiri. Asumsi tujuan perencanaan tidak ada yang seragam, melainkan tergantung pada model perencanaan yang dipilih. Oleh karena itu untuk memahami prinsip-prinsip dalam perencanaan sosial dapat dilakukan melalui penelaahan terhadap model-model perencanan sosial. Setidaknya ada empat model perencanaan sosial yang memuat prinsip-prinsip perencanaan secara tersendiri. (Gilbert dan Specht, 1997, dalam Suharto, membangun masyarakat memberdayakan rakyat, 2009:73)

1.      Model Rasional Komprehensip

Model tersebut merupakan model yang paling terkenal dan luas diterima oleh para pembuat keputusan. Prinsip utama dalam model ini adalah bahwa perencanaan merupakaan suatu proses yang teratur dan logis. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologis yang didasrakan pada fakta-fakta, teori-teori dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Dalam moel ini masalah yang ditentukan harus didiagnosis, ditentukan pemecahannya melalui perencanaan program yang komprehensif, kemudian diuji efektifitasnya sehingga diperoleh cara pemecahan masalah dan pencapaian tujuan yang paling baik.

Namun demikian, berbagai ahli menunjukan beberapa kelemahan yang melekat pada model ini (Winarto, 2002, dalam suharto):

a.       Karena masalah dan alternatif yang diusulkan oleh model ini bersifat kompehensif, luas dan mencakup berbagai sektor pembangunan, program yang diusulkan oleh para pembuat keputusan serinkali tidak mampu merespon masalah yang spesifik dan kongkrit.

b.      Seringkali tidak realistis, karena informasi mengenai masalah-masalah yang dikaji dan alternatif-alternatif yang diajukan seringkali menghadapi hambatan, misalnya dalam hal waktu dan biaya.

c.       Para pembuat keputusan biasanya berhadapan dengan situasi konflik antar berbagai kelompok kepentingan.

2.      Model Inkremental

       Kekurangan dalam model rasional komprehensif melahirkan inkremental atau model penambahan (Incremental). Prinsip utama model ini mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang diharapkan dari perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja atau penambahan-penambahan pada aspek-aspek program yang sudah ada. Prinsip ini berbeda dengan model pertama yang menekankan perubahan-perubahan fundamental. Model ini menyarankan bahwa perencanaan tidak perlu menentukan tujuan-tujuan dan kemudian menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mencapainya. Yang diperlukan adalah menentukan kebijakan yang berada secara marginal saja.

3.         Model Pengamatan Terpadu

       Model pengamatan terpadu atau penyelidikan campuran (mixeds canning model). Model ini merupakan jalan tengah dari model yang pertama dan kedua yang memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan di atas, yakni menenai keputusan fundamental dan inkremental. Keputusan yang fundamental dilakukan dengan menjajagi alternatif-alternatif utama di hubungkan dengan tujuan. Tetapi tidak seperti pendekana rasional, hal-hal yang detail dan pesifikasi diabaikan sehingga pandangan yang menyeluruh dapat diperoleh. Sementara itu, keputusan-keputusan yang bersifat tambahan atau inkremental dibuat didalam konteks yang ditentukan oleh keputusan-keputusan fundamental. Dengan demikian, masing-masing unsur dapat mengurangi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada unsur lainnya.

4.         Model Transaksi

       Prinsip utama model ini menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima palayanan. Oleh karena itu, model ini menyarankan bahwa perencanaan harus dapat menutup jurang komunikasi antar perencana dan penerima pelayanan yang membuat program-program. Caranya: dapat dilakukan dengan mendengarkan transaksi yang bersifat pribadi, baik lisan maupun tulisan secara terus menerus di antara mereka yang terlibat.

Perancanan sosial disini menunjuk pada proses pragmatis untuk menentukan keputusan dan menentukan tindakan dalam memecahkan masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, kebodohan (buta huruf), kesehatan masyarakat yang buruk (rendahnya usia harapan hidup), tingginya tingkat kematian bayi, kekurangan gizi, dan lain-lain.

D.    Membandingkan Model-Model Perencanaan Pembangunan Negara-Negara di Dunia

1.      Model dan Strategi Pengembangan Perencanaan di Negara Maju

Apabila kita cermati ciri-ciri Negara maju pada umumnya menerapkan sistem ekonomi terbuka. Inilah salah satu strategi yang dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian negara tersebut. Lalu, bagaimana strategi dan model pengembangan di sektor lain?

a. Sistem Ekonomi

Sejarah telah mencatat hancurnya ekonomi beberapa Negara Eropa Timur mengakibatkan banyak negara lainnya di Eropa Timur beralih pada sistem ekonomi terbuka. Apakah keistimewaan dari sistem ekonomi ini hingga menyebabkan banyak negara beralih menganutnya? Dalam sistem ekonomi ini setiap individu atau kelompok bebas berusaha maupun memiliki barang dan alat-alat produksi. Setiap orang juga diberikan kebebasan memiliki barang dan jasa. Hal ini berarti negara ini terbuka dan berinteraksi serta menjalin kerja sama dengan negara lain berdasarkan prinsip laba.

Investasi modal asing pun bisa masuk ke negara ini. Oleh karena adanya keterbukaan ini mendorong terjadinya persaingan, yang dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan mutu produk dalam negeri agar mampu bersaing. Hal ini tidak hanya berlaku bagi produk-produk yang dihasilkan, namun juga pada tenaga kerja. Tenaga kerja dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Sistem ekonomi ini juga memberikan dampak buruk, apabila tidak disertai dengan pengaturan hukum yang baik dan pengawasan pemerintah.

 Dampak buruk yang nyata adalah terjadinya penindasan dan monopoli. Namun, apabila kita perhatikan di negara maju, pelaksanaan sistem ekonomi ini berjalan cukup baik, karena berlakunya hukum dengan tertib. Di negara maju seperti Amerika Serikat, yang dikategorikan sebagai penganut sistem ekonomi terbuka, ternyata sistem ini tidak diterapkan seratus persen. Masih ada campur tangan pemerintah seperti perencanaan ekonomi oleh pemerintah untuk membuat jalan, jembatan, serta taman kota yang disediakan pemerintah. Bahkan, pemerintah memberikan pendidikan gratis sampai tingkat sekolah menengah.

b. Model Pengembangan Wilayah

Model pengembangan wilayah negara maju bermula pada tahun 1920, dengan tujuan mengawali pertumbuhan kawasan metropolitan dan sebagai satu rangkaian desentralisasi yang bertujuan mengatasi masalah kemunduran ekonomi sebagian kawasan. Tumbuhnya suatu kawasan menjadi kawasan metropolitan mengakibatkan majunya suatu kawasan, tetapi menyebabkan wilayah lain menjadi tertinggal.

Oleh karena itu, sejak tahun 1950, objek dan juga strategi pembangunan di negara maju, terutama negara Kesatuan Ekonomi Eropa telah banyak berubah. Model pembangunan wilayah seolah-olah berkaitan erat dengan prestasi ekonomi suatu negara. Pembangunan dianggap baik ketika ekonomi berkembang pesat, tetapi akan diragukan peranannya ketika suasana pertumbuhan ekonomi lesu. Keraguan akan pengembangan kawasan metropolitan muncul setelah kawasan lain menjadi tertinggal.

Sejarah pembangunan wilayah dari setiap negara berbeda-beda tetapi sebagian besar memulainya setelah Perang Dunia II. Era pembinaan lebih ditekankan pada pemerataan pada tingkat wilayah. Di Inggris, keadaan sedikit berbeda. Pembangunan pelabuhan dan wilayah sudah diterapkan selepas Perang Dunia I.

Kemunduran ekonomi pada tahun 1930 dan tingkat kemiskinan yang begitu tinggi di kota besar merupakan hambatan bagi pelaksanaan pengembangan wilayah. Pada zaman di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II, pelaksanaan pengembangan wilayah telah dimantapkan lagi. Setelah Perang Dunia II, terutama di kawasan yang dahulu terdapat pemusatan industri berat pemantapan menjadi kentara sekali. Masalah ini kemudian ditangani dengan program pemindahan penduduk ke kawasan yang lebih menawarkan peluang kerja.

Cara ini tidak memberi hasil yang memuaskan. Sejak saat itu untuk mengurangi kadar pengangguran dan untuk pemerataan, mulai diterapkan peningkatan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil. Nah, model pengembangan seperti ini, sekarang mulai diterapkan di negara berkembang.

Di negara Eropa yang lain, pengembangan suatu wilayah juga bertujuan untuk menyelamatkan kawasan tertentu, seperti kawasan kecil yang tertinggal tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sosial. Penggemblengan usaha di kawasan-kawasan baru tersebut ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang paling optimal dengan penggunaan sumber daya yang minimum.

Penerapan pengembangan wilayah seperti ini, telah lebih dahulu diterapkan di negara-negara maju. Cara-cara ini, baru ditiru di negara-negara berkembang. Nah, model pengembangan seperti ini mengacu pada teori kutub pertumbuhan yang dikemukakan oleh Perroux. Pada perkembangannya, cara yang ditempuh ini mengalami kendala, yaitu masalah pengangguran pada wilayahwilayah tertentu dan kurang adanya pemerataan.

Dengan latar belakang yang demikian, negara-negara maju mencari strategi baru untuk memecahkan masalah ini. Akhirnya, negara-negara maju mulai membentuk lembaga untuk mengkaji dan menilai semua perencanaan wilayah yang mengarah pada tujuan yang akan dicapai di masa datang. Lembaga tersebut kemudian menemukan masalah yang mendasari kondisi ini, yaitu dinamika perubahan ruang ekonomi dan ketidaksamaan dalam taraf kesejahteraan.

Kedua hal ini terutama terjadi di wilayah pinggiran. Oleh karenaitu, kemudian diterapkan pembangunan pribumi yang didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh wilayah-wilayah setempat. Ini berarti, potensi-potensi yang ada menjadi dasar prioritas pengembangan. Strategi kewilayahan inilah yang kemudian banyak dikembangkan oleh negara-negara maju.

2.      Model dan Strategi Pengembangan Wilayah di Negara Berkembanng

Menurut Estes (1998), berdasarkan pembangunan sosial, negaranegara berkembang dibedakan menjadi dua, yaitu negara berkembang menengah (Middle Perfoming Countries) dan negara berkembang terbelakang (Socially Least Developing Countries).

Negara-negara yang masuk kategori negara berkembang menengah menyebar di seluruh wilayah geografis: Asia (36 negara), Amerika Latin (22), Afrika (10), dan Oceania (1). Sebagian besar negara-negara ini telah memiliki apa yang disebut ”social ingredients” yang diperlukan untuk mencapai kondisi sosial dan ekonomi maju, seperti stabilitas politik, dinamika ekonomi, akses ke sumber daya alam (khususnya energi), kualitas kesehatan, pendidikan, dan sistem jaminan sosial.

GNP per kapita di negara berkembang menengah juga relatif tinggi, sekitar US$ 4,910 dengan pertumbuhan 2,3% per tahun dan laju inflasi 7% per tahun. Tingkat pengangguran relatif rendah, sekitar 13,1% dari jumlah angkatan kerja. Namun demikian, beberapa negara masih memiliki kondisi sosial ekonomi yang rentan, seperti pemerintahan korup, jumlah dan pertumbuhan penduduk tinggi, tingginya pengangguran serta meluasnya kemiskinan.

Negara yang termasuk kategori negara berkembang terbelakang berjumlah 38. Sebagian besar berada di Afrika (29 negara), 7 negara di Asia, 1 negara di Amerika, dan 1 negara di Pasifik Selatan. Terbelakangnya pembangunan sosial di negara ini terlihat dari rendahnya kualitas hidup, seperti rendahnya usia harapan hidup (51 tahun), tingginya kematian bayi (110/1.000) dan anak (177/1.000). Tingginya kematian bayi dan anak merupakan yang tertinggi di dunia yang diakibatkan oleh infeksi dan penyakit menular. Nah, dalam materi ini kedua Negara berkembang tersebut akan kita samakan karena mempunyai ciri-ciri umum yang hampir sama.

a. Bidang Ekonomi

Sistem perekonomian di negara-negara berkembang masih beragam. Negara-negara ASEAN yang kebanyakan anggotanya adalah negara berkembang saat ini juga menjalankan perekonomiannya berdasarkan sistem ekonomi terbuka. Bahkan, negara yang dahulu menganut ekonomi tertutup seperti Vietnam, Laos, Kampuchea, dan Myanmar telah menjalankan ekonominya dengan sistem terbuka.

Mengapa kondisi ekonomi negara-negara ini tidak seperti negara-negara maju? Banyak hal yang bisa menjawabnya, tetapi hal yang paling membedakan dalam pelaksanaan sistem ekonomi terbuka di negara maju dan negara berkembang adalah telah adanya dukungan dari suatu sistem hukum. Di antaranya adalah munculnya hukum persaingan usaha dan lembaga antimonopoly sebagai pengawas pelaksana hukum persaingan tersebut di tingkat regional. Sistem ini mendukung persaingan yang sehat dan kondusif. Negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat telah mempunyai hukum persaingan usaha dan antimonopoli. Di negaranegara ASEAN, baru Indonesia dan Thailand yang mempunyai hukum persaingan usaha.

Kendala pelaksanaan sistem ekonomi terbuka di Negara berkembang adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun telah ada berbagai hukum yang mengatur hal-hal tentang perekonomian, namun pelanggaran-pelanggaran masih sering terjadi. Jenis pelanggaran ini sering dilakukan tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga pemerintah.

b. Pengembangan Wilayah

Suasana ekonomi dunia saat ini berbeda dengan beberapa dekade yang lalu. Pada tahun 1950 yang merupakan masa prapembangunan dan pembinaan awal selepas Perang Dunia II, kebanyakan negara mengalami pertumbuhan yang pesat. Iklim ekonomi yang begitu baik telah membuka perdagangan antarnegara.

Sejak itulah pengembangan wilayah di negara berkembang dimulai. Implikasi perubahan ekonomi global terhadap negara- negara berkembang dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: ketergantungan negara kepada pasaran dunia dari segi komoditas utama, permintaan negara-negara industri terhadap barang dan modal.

Pada tahun 1960-an, negara-negara berkembang memulai perkembangannya dengan mengacu pada model pertumbuhan bertumpu pada hasil ekspor. Sehingga wilayah-wilayah dengan kemampuan ekspor menjadi wilayah yang maju. Pengembangan yang demikian menemui kendala ketika ekspor bahan-bahan mentah andalan mengalami penurunan harga. Akibatnya, negaranegara berkembang yang perekonomiannya sangat bergantung pada ekspor bahan mentah ini mengalami kemunduran.

Banyak negara berkembang kemudian mengubah strategi pembangunan dengan mulai mengembangkan aktivitas produksi barang-barang sekunder dan tersier. Jika tidak mereka akan sangat terpukul bahkan bisa hancur dengan merosotnya harga-harga komoditas meskipun dengan strategi diversifikasi ekspor sekalipun. Sejak saat itu, sector industri di negara berkembang mulai menggeliat.

Perkembangan industri ini lebih bisa menarik wilayah lain untuk turut berkembang daripada bertempur dengan strategi ekspor bahan mentah. Dalam kegiatan industri lebih banyak wilayah lain yang ikut terlibat, misalnya wilayah sumber bahan mentah, wilayah pasar, serta lokasi industri itu sendiri. Nah, modelmodel pengembangan yang demikian, kini mulai diterapkan di berbagai negara berkembang.

Ya, banyak model pengembangan di negara maju, diadopsi oleh negara berkembang, tetapi yang harus mereka sadari adalah setiap wilayah mempunyai kondisi yang berbeda. Jadi, meskipun berkiblat dengan model pengembangan dunia Barat, jangan lupa memerhatikan karakteristik kewilayahan.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Istilah Perencanaan memiliki pengertian yang berbeda-beda dari para ahli. Banyak dokumen perencanaan nasional atau pernyataan dari para pemimpin politik yang memperkenalkan pengertian mereka sendiri. Para pakar ekonomi pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan pembangunan ekonomi tersebut. Menurut Conyers dan Hills (1994), Perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Perencanaan Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya dalam mengendalikan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu agar mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang.

     Model pembangunan ekonomi merupakan seperangkat hubungan terorganisasi yang memerikan berfungsinya suatu kesatuan perekonomian (rumah tangga, individu, nasional dan internasional) dengan seperangkat asumsi-asumsi yang disederhanakan.

     Pemilihan model akan sangat tergantung kepada kematangan perekonomian yang ada, bagaimana struktur kelembagaan ekonomi dan peranan sektor swasta vs sektor pemerintah dalam pembangunan, ketersediaan data dan informasi, dan kendala-kendala operatisional tertentu (misalnya kelangkaan modal, devisa, dan lain lain).

B.      Saran

Dalam penyajian materi dalam makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari struktur penulisan maupun penyajian materinya. Karena itu, kami menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Dan untuk itu kami  ucapkan terima kasih.